Belajar Menggapai Langit Blog

Juni 27, 2009

Kasus Prita,… Pentingnya Profesionalisme!

Filed under: Sekitar Hukum — Mugito Guido @ 5:31 pm
Tags: , , , ,

Akhirnya hari Kamis, 25 Juni 2009, hakim Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan tuntutan jaksa atas Prita Mulyasari (33 tahun) terdakwa pencemaran nama baik rumah sakit Omni International Alam Sutera Serpong, Tangerang. Majelis hakim menilai dakwaan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik ini sebagai kabur, tidak jelas dan tidak cermat. Dalam suatu wawancara di televisi setelah merebaknya berita Prita ditahan, Jaksa Agung Hendarwan Supandji mengatakan bahwa ada indikasi jaksa penuntut umum tidak profesional dalam mengadakan penuntutan. Profesionalisme mutlak diperlukan bagi setiap orang, terlebih pada mereka yang ada di bidang pelayanan umum karena di tangan mereka nasib orang yang tak berdosa bisa dikorbankan.

Prita Mulyasari dijemput petugas Kejaksaan Negeri Tangerang dan tidak diperbobehkan pulang pada tanggal 13 Mei 2009, setelah Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan tuntutan perdata rumah sakait Omni Internatinal Alam Sutera, Tangerang. Prita diharuskan membayar Rp.161 juta sebagai uang pengganti klarifikasi di media masa dan Rp. 100 juta sebagai ganti kerugian immaterial.

Kebebasan hidup Prita terampas karena ditahan pihak kejaksaan dan dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Tangerang, Banten. Penyebab terjadinya tragedi ini adalah karena pada tanggal 15 Agustus 2008 Prita mencurahkan keluh kesahnya terhadap buruknya pelayanan rumah sakit Omni International melalui e-mail. Email ini ia kirimkan kepada beberapa temannya dan segera menyebar luas di dunia maya.

Prita dianggap telah melanggar pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pasal 27 ayat 3 UU ITE ini bisa menggiring Prita ke penjara selama enam tahun.

Berita ditahannya Prita segera mendapat tanggapan luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi sempat menarik perhatian International. Kalangan pengguna layanan dunia maya bereaksi dengan keras dan menuntut agar Prita dibebaskan. Alasannya penahanan terhadap Prita dianggap tidak berdasar. Tulisan yang dikirim melaui e-mail kepada rekean-rekannya adalah sekedar keluhan terhadap buruknya pelayanan rumah sakit yang tidak tansparan. Penerapan pasal UU ITE yang gegabah dapat menjadi preseden buruk terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Salah satu bentuk dukungan moral kepada Prita adalah tergalangnya ratusan ribu dukungan yang terkumpul melalui jejaring sosial Face Book. Beberapa kantor berita dan situs asing di Singapura, Australia, Afrika Selatan dan negara lainnya pun memuat kasus Prita ini.

Banyaknya dukungan terhadap Prita dan berbagai tanggapan yang mengkritik kinerja jaksa penuntut umum berkembang luas. Barangkali ini pula yang akirnya membuat Kejaksaan Negeri Tangerang mengubah status tahan Prita menjadi tahanan rumah. Bahkan tidak lama berselang status tahanan Prita segera berubah menjadi tahanan kota.

Ucapan syukur Prita segara merebak sesegera setelah hakim yang menyidangkan kasusnya membacakan putusaan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Salah satu alasan pembatalan adalah karena surat dakwaan tidak cermat dalam hal menetapkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Menurut putusan hakim tersebut pasal itu belum bisa diterapkan karena baru efektif setelah dua tahun diundangkan atau efektif per tanggal 21 April 2010.

Yang gembira menyambut pembebasan Prita tentu bukan hanya Prita sendiri, tetapi juga keluarga, para pendukung dan pihak yang simapati kepadanya. Bahkan wakil presiden Yusuf Kalla pun ketika dimintai tanggapannya ikut senang atas pembebasan Prita. Dalam penilaiannya wakil presiden itu berpendapat telah terjadi kecerobohan dalam penuntutan terhadap Prita.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisal Abdul Kadir Mappong, menghimbau seluruh Pengadilan di Indonesia agar hati-hati dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Menurutnya pasal yang dikenankan terhadap pencemaran nama baik seperti karet yang dapat ulur, dipanjangpendekkan sesuai dengan kepentingan. Penerapan pasal ini harus dilakukan secara-hati-hati, karena selain pasal baru juga ada undang-undang lain yang menjamin kebebasan berpendapat.

Yang menarik adalah tanggapan dari Wakil Kepala Devisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak. Menurutnya, dalam menerima laporan pencemaran nama baik polisi juga harus memeriksa isi materi dari laporan itu. Perlu ditelisik apakah benar telah terjadi pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan. Kalau ternyata materi laporan tidak benar dan tidak ada unsur pencemaran, ya bisa dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Ini pendapat yang sangat tepat tentunya.

Keluh kesah Prita terhadap buruknya pelayanan rumah sakit Omni International dalam e-mailnya sebenarnya lebih merupakan jeritan hati yang tidak pernah mendapatkan tanggapan dari pihak rumah sakit. Menurut Ketua Yayasan Konsumen Indonesia, hal ini terjadi karena pihak rumah sakit tidak transparan terhadap hak-hak pasiennya. Mestinya pihak pasien berhak mendapatkan rekam medik terhadap keluhan penyakit yang dideritannya.

Belajar dari kasus yang menimpa diri Prita tersebut kita perlu menggarisbahwahi pentingnya profesionalime dalam setiap pekerjaan. Mendengar kata ‘profesional’ selama ini yang terbayang dalam benak kita adalah karir para profesional yang erat dengan kecerdasan intelektual tinggi dan keahlian yang hanya dimiliki sedikit orang. Yang segera tertangkap pikiran kita adalah pekerjaan seorang dokter, pengacara, dosen, psikolog, arsitek dan semacamnya, yang pendek kata hanya dimiliki kaum intelektual.

Sopir angkutan umum, penjaga lintasan kereta api, tukang becak atau pun kita yang tidak berprofesi bergensi itu dianggap bukan kaum profesional. Padahal profesionalisme wajib dimiliki semua orang. Kita ambil contoh seorang sopir angkot. Apa yang terjadi bila sopir angkot tidak harus profesional? Bisa jadi hanya dalam hitungan sepersekian detik sekian orang tak berdosa akan nenambah panjangnya daftar korban lalu lintas yang nyawanya melayang sia-sia. Profesionalisme mutlak diperlukan dalam setiap tugas apa pun bentuknya, sekecil apa pun anggapan orang. Tidak adanya profesionalisme selain bisa merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

Terlebih bagi mereka yang ada di dalam bidang pelayanan umum dan penegakan hukum mestinya profesionalisme harus menjadi prioritas. Bukan hanya sekedar profesionalisme biasa, tetapi profesionalisme yang non-negotiable atau non-commercial, artinya profesionalisme yang tidak dapat dipanjangpendekkan atau dikomersialkan demi kepentingan pihak yang kuat. Bila ini dimiliki maka si kecil pun punya kesempatan untuk tidak selalu menjadi yang kalah. Dan yang pasti tidak ada lagi ketakuan untuk mengeluarkan pendapat.

Juga tidak akan ada ketakutan menulis keluh kesah di e-mial atau pun blog seperti ini.

dari: Belajar Menggapai Langit
also visit, http://englishlearnigcamp.blogspot.com

1 Komentar »

  1. “Kasus Prita,… Pentingnya Profesionalisme! Belajar Menggapai Langit
    Blog” was indeed in fact entertaining and informative!
    In todays universe honestly, that is challenging to carry out.
    I am grateful, Carol

    Komentar oleh Tristan — Februari 19, 2013 @ 4:21 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: